Hadie mengkritisi mereka dengan tiga pesan konstruktif. Harapannya agar para wakil rakyat bekerja sesuai Tupoksi (Tugas, pokok dan fungsinya) sebagai penyambung lidah rakyat Lampung hingga lima tahun kedepan.
"Kami sampaikan selamat dan sukses pada para wakil rakyat telah resmi dilantik. Tapi jangan lama euforia, ada banyak tugas pengabdian untuk rakyat yang harus dituntaskan," ujar Hadie.
Hadie menyebut pesan pertamanya, jadilah wakil rakyat yang kritis, yang peka atau mengedepankan 'sense of crisis' dalam bekerja untuk rakyat.
Hadie merujuk ke-24 legislator dan senator Lampung agar berada di baris depan vokalis Senayan. Super tanggap terhadap persoalan dan amanat penderitaan rakyat ditengah kini situasi gonjang-ganjing dunia.
Pesan kedua, lanjut Hadie, PWDPI ingin sekali sesegera mungkin mendengar kabar ke-24 wakil rakyat asal Lampung ini merilis semacam nomor hotline misal WA Center bagi rakyat Lampung untuk saluran pengaduan aspirasi sesuai dapil.
Dan ketiga, pungkas Hadie, PWDPI berpesan, agar sesegeranya ke-24 wakil rakyat asal Lampung ini dapat misalnya saling memprakarsai ada semacam wadah informal semacam Forum Komunikasi Anggota DPR RI dan DPD RI dapil Lampung. Rakyat Lampung nantinya bisa salurkan aspirasi melalui forum tersebut.
Diketahui, 20 anggota DPR RI asal Lampung yang dilantik, dari dapil Lampung I yakni Ahmad Muzani dan Ruby Chairani Syiffadia (Gerindra), Mukhlis Basri dan Sudin (PDI Perjuangan), M Kadafi (PKB), Rycko Menoza (Golkar), Rahmawati Herdian (Nasdem), Putri Zulkifli Hasan (PAN), Zulkifli Anwar (Demokrat), dan Al Muzzamil Yusuf (PKS).
Lalu dapil Lampung II yakni Hanan A Rozak dan Aprozi Alam (Golkar), Dwita Ria Gunadi dan Bob Hasan (Gerindra), I Ketut Suwendra (PDI Perjuangan), Chusnunia Chalim (PKB), Marwan Cik Hasan (Demokrat), Tamanuri (NasDem), Irham Jafar Lan Putra (PAN), dan Ahmad Junaidi Auly (PKS).
Juga 4 anggota DPD RI dapil Lampung yang dilantik, yakni tiga petahana yaitu Abdul Hakim, Ahmad Bastian, Bustami Zainudin, dan satu wajah baru, Nabila Almira Fauzi.
PWDPI baik di Lampung maupun secara nasional telah menghimpun sedikitnya 750-an media massa daring dan atau media massa konvergen, termasuk salah satu organisasi kewartawanan nasional bakal calon konstituen Dewan Pers yang cukup aktif dan kritis konstruktif terhadap Trias Politica penyelenggara negara, yakni Eksekutif, Yudikatif, tak terkecuali Legislatif yang dinilai termasuk lembaga tinggi rawan korupsi.