Warga Lampung, Pengadilan Negeri Tanjung karang (PN TJK) akan Menggelar sidang Gugatan Citizen Law Suit yang perdana terkait pembangunan Tugu Pagoda, di Telukbetung, Bandarlampung pada Selasa, 5 November 2024 mendatang.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Masyarakat Peduli Bandar Lampung (AMPBL) sebagai penggugat Gunawan Pharrikesit SH.
Advokad AMPBL mengatakan untuk proses pendaftaran tidak berlangsung lama pada 23 Oktober 2024 pekan lalu, yang kemudian Pengadilan Negeri Tanjungkarang (PN TJK) sudah mengeluarkan Release PANGGILAN SIDANG, dengan Nomor Perkara: 235/Pdt.G/2024/PN Tjk.
Pihaknya menyebutkan ada lima orang prinsipal, sebagai penggugat terhadap kelalaian pihak Pemerintahan Kota Bandarl ampung, masing-masing: K.H. Ansori, S.P, Ustdaz Firmansyah, M. Arief Sanjaya, Azwanizar, S.E, dan Ustadz Ridwan
"Kelima penggugat tersebut merupakan warga Bandarlampung, dan mewakili Masyarakat Bandarlampung, yang merasa kebijakan yang diambil oleh stakeholder Kota Bandar lampung, tidak tepat dan dianggap lalai memenuhi unsur keadilan dan melanggar hak asasi manusia," tandas Gunawan.
Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan gugatan Citizen Law Suit ini merupakan langkah hukum untuk mempersoalkan pembangunan Tugu Pagoda yang di bangun di fasilitas umum, yaitu ditengah jalan.
"Dan harus dipahami bahwa siapapun tidak berhak mendirikan bangunan pada fasilitas umum bagi kelompok atau golongan tertentu. Dan Jelas hal tersebut pelanggaran hak asasi manusia (HAM)," Tegas Gunawan.
Pihaknya juga menambahkan, beberapa hari yang lalu kami bersama lainya yang tergabung pada Masyarakat Peduli Bandar Lampung (AMPBL) sudah menyampaikan baik secara koordinasi, sosialisasi kepada Pemerintah Kota Bandarlampung, namun hasilnya tidak ada. Makanya, pihaknya melakukan gugatan hukum untuk menggagalkan kebijakan pembangunan Tugu Pagoda yang menyakiti rasa keadilan masyarakat tersebut.
Gunawan mengkritisi proses pembangunan Tugu Pagoda yang menyedot anggaran uang rakyat (APBD Kota Bandarlampung) hampir 2 Milyar rupiah.
Pemkot Bandarlampung menganggap sepi protes penolakan masyarakat, terutama elemen masyarakat adat Telukbetung, sehingga proses pembangunan sudah berlangsung dan bahkan sudah berdiri tegak sebuah bangunan berupa Tugu Pagoda.
Untuk itulah, lanjut Gunawan, dalam gugatan, pihaknya menuntut agar Tugu Pagoda diganti perwujudannya menjadi Tugu Krakatau yang lebih mengakomodir kearifan lokal.
"Berdasarkan fakta sejarah, letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda pada 26 Agustus 1883 yang sangat dahsyat, meninggalkan jejak di tempat pembangunan dan sekitar tugu tersebut," sebut Gunawan.
Bahkan, ungkapnya, ketinggian Tsunami air laut kala itu menenggelamkan lokasi pembangunan yang dibangun Tugu Pagoda, dan menenggelamkan ribuan warga.
"Karenanya sangat wajar jika masyarakat menggugat pemangku kebijakan Pemerintah Kota Bandarlampung yang kita nilai telah lalai," tandas Gunawan.